PAD Sumenep Hanya Naik 12,20 % dalam APBD Perubahan 2026, Publik Nilai Sekda Belum Berhasil
WalkNote - Kebijakan fiskal Pemerintah Kabupaten Sumenep yang menaikkan target PAD 12,20% dalam Raperda APBD Perubahan TA 2026 menjadi buah bibir publik. Konon, angka tersebut dinilai terlalu rendah dan jauh dari proyeksi awal yang sempat disampaikan oleh Kepala Bapenda.
Media javanetwork.co.id, 30 April 2026, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya, S.H., menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan melesat hingga menyentuh angka Rp500 miliar pada Perubahan APBD (PAK) tahun 2026.
Seorang warga Sumenep yang aktif memantau perkembangan daerah, Te, menyuarakan kekecewaannya atas berita yang menaikkan target PAD sebesar 12,20% atau sebesar Rp375,08 miliar.
Menurut Te, target tersebut tidak sejalan dengan semangat awal yang digaungkan oleh Kepala Bappeda.
"Ketika membaca bahwa PAD Sumenep diproyeksikan tembus 500 miliar, saya senang sekali. Itu tandanya, Bupati, Sekda, Kepala Bapenda, dan seluruh OPD lannya serius memajukan Sumenep. Tapi, ketika membaca berita yang terbaru, saya jadi sedih lagi," ujar Te dengan nada kecewa.
Jauh sebelumnya, ketika melantik Agus Dwi Saputra sebagai Sekda, di media sumenepkab.go.id (26/2/2026), Bupati Sumenep telah menegaskan Pemerintah daerah berupaya meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk memaksimalkan potensi yang masih belum tergarap secara optimal, sebagai langkah kebijakan efisiensi anggaran dan perubahan dana transfer daerah dari pemerintah pusat
Saat itu juga, Sekda Agus Dwi Saputra sempat menyatakan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi mendongkrak pemasukan daerah.
Harapan publik pun sempat membubung tinggi, terutama dengan adanya pengisian kursi kepala dinas yang sebelumnya kosong, termasuk posisi Kepala Disbudporapar yang diisi oleh figur yang enerjik.
Namun, harapan tersebut mendadak surut ketika draf perubahan APBD 2026 menunjukkan angka target PAD yang dinilai kurang memuaskan.
"Hanya seperti itu kemampuan para pejabat Sumenep?" kelakar Te menanggapi angka target PAD tersebut.
Lebih lanjut, Te menilai bahwa sinergi antar-OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep masih belum berjalan secara optimal.
Lemahnya koordinasi ini disinyalir membuat berbagai potensi pendapatan daerah terabaikan begitu saja.
Kritik pedas juga diarahkan pada sektor pariwisata. Kepala Disbudporapar dinilai belum memiliki visi pembangunan Objek Wisata yang prospektif dan terarah untuk mendatangkan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan dari sektor wisata.
Di tengah sorotan tajam mengenai lambatnya pertumbuhan PAD, langkah bupati yang berkeinginan mengubah imej Sumenep sebagai Kabupaten Kepulauan justru mengundang tanda tanya besar bagi Te.
"Ada apa? Apakah jalan sudah buntu?" ujar Te mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut.
Ia bahkan menduga para pemangku kebijakan di daerah sudah terlalu nyaman dengan rutinitas birokrasi sehingga kehilangan daya kreasi dan inovasi.
Tanpa adanya terobosan nyata, Sumenep dikhawatirkan hanya akan unggul dalam retorika dan seremonial sambutan semata, sementara kemandirian ekonomi daerah masih menjadi mimpi sambil terjaga.
Kritik pedas juga diarahkan pada sektor pariwisata. Kepala Disbudporapar dinilai belum memiliki visi pembangunan Objek Wisata yang prospektif dan terarah untuk mendatangkan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan dari sektor wisata.
Di tengah sorotan tajam mengenai lambatnya pertumbuhan PAD, langkah bupati yang berkeinginan mengubah imej Sumenep sebagai Kabupaten Kepulauan justru mengundang tanda tanya besar bagi Te.
"Ada apa? Apakah jalan sudah buntu?" ujar Te mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut.
Ia bahkan menduga para pemangku kebijakan di daerah sudah terlalu nyaman dengan rutinitas birokrasi sehingga kehilangan daya kreasi dan inovasi.
Tanpa adanya terobosan nyata, Sumenep dikhawatirkan hanya akan unggul dalam retorika dan seremonial sambutan semata, sementara kemandirian ekonomi daerah masih menjadi mimpi sambil terjaga.
(*)